PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang berasal dari modal, jasa, sewa harta, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan. Pajak ini timbul ketika terjadi pembayaran atau transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dan pihak yang menerima penghasilan.
Dalam transaksi tersebut, pihak yang melakukan pembayaran dapat memiliki kewajiban untuk memotong pajak. Selanjutnya, pajak yang telah dipotong disetorkan ke kas negara dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Apa Itu PPh Pasal 23?
Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu jenis pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Secara umum, penghasilan yang menjadi objeknya berasal dari modal, jasa, atau penggunaan harta tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis transaksi sangat penting agar pemotongan pajak dilakukan dengan tepat.
Tarif dan Objek Pajak
Tarif pemotongan dihitung berdasarkan jumlah bruto penghasilan. Secara umum, tarif yang digunakan adalah 15% dan 2%, tergantung pada jenis penghasilannya.
Tarif 15% dari Jumlah Bruto
Tarif 15% dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang berkaitan dengan modal dan penghargaan.
Objek yang termasuk dalam kategori ini antara lain:
- Dividen, yaitu pembagian laba kepada pihak yang memenuhi ketentuan sebagai penerima penghasilan.
- Bunga, termasuk bunga pinjaman, premium, diskonto, dan imbalan terkait jaminan pengembalian utang.
- Royalti, yaitu imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual.
- Hadiah dan penghargaan, termasuk bonus dan pembayaran sejenis tertentu.
Dengan demikian, pihak yang melakukan pembayaran perlu menentukan terlebih dahulu jenis penghasilan yang diberikan sebelum melakukan pemotongan.
Tarif 2% dari Jumlah Bruto
Selanjutnya, tarif 2% dikenakan atas beberapa jenis sewa harta dan imbalan jasa.
Contohnya meliputi:
- Sewa kendaraan.
- Sewa mesin.
- Sewa peralatan kantor.
- Jasa teknik.
- Jasa manajemen.
- Jasa konsultan.
- Jasa konstruksi.
- Jenis jasa lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Namun, sewa tanah dan/atau bangunan memiliki ketentuan perpajakan tersendiri sehingga tidak termasuk dalam kategori sewa harta yang dikenakan pemotongan ini.
Ketentuan bagi Penerima Tanpa NPWP
Selain tarif normal, terdapat ketentuan mengenai penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Dalam kondisi tersebut, tarif pemotongan dapat dikenakan lebih tinggi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Oleh sebab itu, pihak pemotong perlu memastikan identitas dan data perpajakan penerima penghasilan sebelum melakukan transaksi.
Pihak yang Memotong dan Dipotong
Pihak yang dapat menjadi pemotong pajak antara lain:
- Badan pemerintah.
- Wajib Pajak badan dalam negeri, seperti PT, CV, dan yayasan.
- Penyelenggara kegiatan.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- Perwakilan perusahaan luar negeri.
- Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sementara itu, pihak yang dapat dikenakan pemotongan adalah Wajib Pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, serta Bentuk Usaha Tetap.
Pengecualian Pemotongan Pajak
Tidak semua pembayaran atau penghasilan menjadi objek pemotongan. Beberapa transaksi mendapatkan pengecualian berdasarkan ketentuan perpajakan.
Contohnya antara lain:
- Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.
- Pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi atau leasing.
- Dividen atau bagian laba tertentu yang diterima badan dalam negeri sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan kepada anggota.
Dengan demikian, pihak pembayar perlu memeriksa jenis transaksi dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemotongan.
Batas Waktu Penyetoran
Setelah pajak dipotong, jumlah pajak tersebut harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
Secara umum, penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Oleh karena itu, pencatatan transaksi dan jadwal pembayaran perlu diperhatikan agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan tepat waktu.
Cara Pelaporan
Selain menyetorkan pajak, pihak pemotong juga wajib melakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme perpajakan yang berlaku.
Pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Pihak pemotong juga perlu membuat bukti potong dan memberikan dokumen tersebut kepada pihak yang menerima penghasilan.
Selanjutnya, bukti potong dapat digunakan oleh pihak yang dipotong sebagai dokumen perpajakan dan kredit pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bukti Potong
Bukti potong merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pemotongan pajak atas suatu transaksi.
Dalam administrasi perpajakan, pembuatan bukti potong dapat dilakukan melalui sistem digital Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, data transaksi, identitas penerima penghasilan, dasar pengenaan pajak, serta jumlah pajak yang dipotong perlu diisi dengan benar.
Apakah Pajak Ini Bersifat Final?
Pajak yang dipotong berdasarkan Pasal 23 pada umumnya bersifat tidak final. Artinya, jumlah pajak yang telah dipotong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh pihak yang menerima penghasilan dalam SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, bukti potong sebaiknya disimpan dengan baik karena dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam administrasi perpajakan.
Kesimpulan
Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan tertentu yang berasal dari modal, jasa, sewa harta, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan.
Tarif yang umum digunakan adalah 15% dan 2%, tergantung pada jenis objek pajaknya. Selain itu, pihak pemotong perlu memperhatikan pihak yang dikenakan pajak, pengecualian, batas waktu penyetoran, serta kewajiban pelaporan.
Dengan memahami ketentuan tersebut, perusahaan dan pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib.
