Cara Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak di Coretax DJP

b9922fb9 a13e 4f5a 8291 70e3cf1f1515

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak melalui Coretax DJP. Fasilitas ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP.

Melalui layanan tersebut, Wajib Pajak dapat meminta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Namun, pengajuan harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Lalu, bagaimana cara mengajukannya secara online? Berikut panduan lengkapnya.

Syarat Pengajuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Sebelum mengajukan permohonan, Wajib Pajak perlu memperhatikan beberapa persyaratan. Berikut ketentuan utamanya:

  1. Pelunasan Pokok Pajak: Wajib Pajak harus melunasi pokok pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Alasan Pengajuan: Permohonan harus memiliki alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
  3. Objek Ketetapan: Satu permohonan hanya berlaku untuk satu objek ketetapan, seperti STP atau SKPKB.
  4. Dokumen Pendukung: Wajib Pajak perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mendukung permohonan.

Dengan demikian, pastikan seluruh persyaratan sudah terpenuhi sebelum mengakses Coretax DJP.

Cara Mengajukan Permohonan Melalui Coretax DJP

Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak dapat dilakukan secara elektronik. Berikut tahapan yang perlu dilakukan.

1. Login ke Portal Coretax DJP

Pertama, buka portal resmi Coretax DJP. Selanjutnya, masukkan NIK atau NPWP beserta kata sandi akun.

Jika mewakili badan usaha, pastikan Anda menggunakan akses dan peran yang sesuai. Setelah itu, selesaikan proses verifikasi untuk masuk ke sistem.

2. Pilih Menu Layanan Administrasi

Setelah berhasil login, masuk ke menu Layanan Wajib Pajak (Layanan WP).

Kemudian, pilih opsi Buat Permohonan Layanan Administrasi. Menu ini digunakan untuk membuat pengajuan layanan perpajakan secara elektronik.

3. Pilih Jenis Layanan AS.26-03

Pada tahap berikutnya, tentukan kategori layanan yang sesuai.

Pilih kategori AS.26 – Keberatan dan Non Keberatan. Selanjutnya, pilih layanan berikut:

AS.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP).

Setelah memilih layanan, klik Simpan untuk membuat alur kasus permohonan.

4. Isi Formulir dan Pilih Objek Ketetapan

Berikutnya, buka menu Alur Kasus dan pilih permohonan yang sudah dibuat.

Gunakan fitur pencarian untuk menemukan nomor ketetapan pajak atau STP yang ingin diajukan. Pastikan objek ketetapan yang dipilih sudah benar.

Kemudian, tentukan jenis permohonan. Pilih pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai kebutuhan.

Isi juga jumlah sanksi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.

5. Masukkan Alasan dan Unggah Dokumen Pendukung

Pada tahap ini, tuliskan alasan pengajuan secara jelas dan terperinci.

Misalnya, permohonan didasarkan pada kekhilafan, kondisi kahar, atau kendala tertentu yang dapat dibuktikan.

Selanjutnya, unggah dokumen pendukung sesuai persyaratan. Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

  • Surat permohonan atau pernyataan.
  • Salinan STP atau SKPKB.
  • Bukti pembayaran pokok pajak atau NTPN.
  • Dokumen pendukung lainnya.

Pastikan seluruh dokumen terbaca dengan jelas sebelum melanjutkan proses.

6. Validasi dan Tanda Tangan Elektronik

Setelah seluruh data terisi, lakukan validasi permohonan. Periksa kembali informasi dan dokumen yang sudah diunggah.

Jika sudah sesuai, buat dokumen PDF melalui fitur Create PDF. Kemudian, lakukan tanda tangan elektronik menggunakan passphrase Kode Otorisasi DJP.

Terakhir, kirim permohonan melalui sistem Coretax. Jika berhasil, Wajib Pajak akan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Berapa Lama Proses Pengajuan di Coretax DJP?

Setelah permohonan diterima secara lengkap, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelitian terhadap pengajuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, proses penyelesaian dapat memerlukan waktu hingga maksimal enam bulan.

Sementara itu, Wajib Pajak dapat memantau perkembangan permohonan melalui menu Alur Kasus di Coretax DJP.

Kesimpulan

Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak kini dapat dilakukan secara elektronik melalui Coretax DJP.

Wajib Pajak perlu memastikan persyaratan terpenuhi, dokumen pendukung lengkap, dan alasan permohonan disampaikan dengan jelas.

Dengan mengikuti tahapan tersebut, proses pengajuan diharapkan dapat berjalan lebih mudah dan terstruktur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *